Dina Eldiana Purba

Nama : Dina Eldiana
NPM : 22210059
Kelas : 1EB18
Tugas Softskill Perekonomian Indonesia minggu ke-13

Terdapat dua masalah yang cukup pelik untuk segera dicarikan jalan keluarnya berkaitan dengan masa lah utang luar negeri, yakni masa lah besaran atau jumlah utang dan masalah beban bunga yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, pada 2010 ini diperkirakan pembiayaan melalui utang Surat Berharga Negara akan mencapai Rp 178,0 triliun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 144,7 triliun. Sementara itu, penarikan pinjaman luar negeri pada 2010 diperkirakan akan mencapai Rp 53,98 triliun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 51,24 triliun. Di sisi lain, beban bunga utang pada 2010 diperkirakan akan mencapai Rp 105,65 triliun atau 10,6 persen terhadap penerimaan negara atau 9,4 persen terhadap total belanja negara. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2009), total beban utang ini mencapai Rp 93,8 triliun atau 10,3 persen terhadap penerimaan negara, atau 9,8 persen terhadap total belanja negara.

Berdasarkan kondisi ini, terdapat kekhawatiran hal itu akan berdampak memperkecil celah fiskal. Menyikapi besarnya beban utang luar negeri ini, Kementerian Keuangan akan siap untuk menurunkan jumlah utang luar negeri pemerintah. Selama ini kebijakan pengelolaan utang yang ditempuh pemerintah, selain menjaga loanto-GDP (rasio utang) turun, menjaga agar pinjaman luar negeri terus menurun. Sebagai konsekuensi dari kebijakan di atas, jika pemerintah terpaksa harus melakukan utang luar negeri, persyaratan utang yang ringan dengan bunga yang rendah akan menjadi prioritas. Prioritas utama akan diberikan pada pinjaman yang berjangka jangka waktu panjang dan persyaratannya ringan. CCPL Salah satu alternatif untuk mengurangi beban utang luar negeri adalah melalui climate change program loan (CCPL), yang merupakan pinjaman dari beberapa negara donor. Pinjaman ini dapat diperoleh dengan cara mengajukan matriks kebijakan yang menjadi tugas kementerian/lembaga dan sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM), yang mencakup bidang mitigasi (kehutanan, energi, pertanian, transportasi), adaptasi (pertanian, air), dan isu-isu lintas sektoral (skema pen danaan dan koordinasi kebijakan serta pengukuran emisi). CCPL merupakan program negara-negara donor dalam rangka mendukung reformasi kebijakan yang sedang berjalan, terutama dalam menghadapi berbagai isu perubahan iklim.

Adapun sejumlah sasaran atau kegiatan yang termasuk dalam kerangka tiga tahunan policy matrix dimulai pada 2008. CCPL memiliki beberapa kelebihan, yakni pinjaman berbunga rendah, jangka waktu pengembalian panjang, dan penggunaannya fleksibel. Sementara itu, manfaat CCPL bagi pemerintah Indonesia adalah adanya kepastian bahwa dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang berkaitan dengan pelaksanaan matriks kebijakan akan tepat sasaran dan terhindar dari korupsi. Di samping itu, pemerintah secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan negara dengan mengikuti proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga. Dalam konteks CCPL, masih terdapat perdebatan apakah CCPL merupakan pinjaman yang benar-benar fleksibel penggunaannya. Mereka yang berkecimpung dalam program perubahan iklim berpendapat bahwa CCPL merupakan pinjaman yang benar-benar fleksibel penggunaannya. Meski persyaratan untuk mendapatkan pinjaman adalah disetujuinya matriks kebijakan berkaitan dengan program perubahan iklim, menurut mereka, tanpa mendapatkan pinjaman pun kebijakan tersebut tetap harus dijalankan, mengingat sudah dimasukkan dalam RPJM. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa CCPL bukan merupakan pinjaman yang fleksibel penggunaannya. Pemerintah sebenarnya telah menganggarkan sejumlah dana untuk membiayai pelaksanaan matriks kebijakan. Sekiranya matriks kebijakan yang didanai melalui APBN ini kemudian diajukan ke negara donor sebagai prasyarat mendapatkan pinjaman disetujui, maka pinjaman ini sebenarnya sebagai pengganti dana yang telah digelontorkan pemerintah sebelumnya. Tentunya dana pinjaman ini menjadi "fleksibel"penggunaannya. Terlepas dari pro dan kontra pemahaman terhadap definisi fleksibilitas penggunaan pinjaman yang bersumber dari CCPL di atas, yang jelas selama ini pemerintah Indonesia sudah mendapatkan bantuan CCPL tahap I, yang disetujui pada Agustus 2008 untuk 2007-2009. Dalam "First Tranche", Indonesia mendapatkan US$ 300 juta (JICA) dan US$ 200 juta (AFD) pada 2008. Sedangkan dalam "Second Tranche", Indonesia mendapatkan US$ 400 juta (JICA) dan US$ 300 juta (AFD). Selanjutnya untuk tahap II (2010-2012) sudah didiskusikan dan diputuskan dengan hasil luncuran ketiga sebesar US$ 300 juta (JICA), US$ 300 juta (AFD), dan US$ 200 juta (WB). Luncuran ini didasarkan pada persetujuan terhadap hasil evaluasi komite pengarah (SC-CCPL) terhadap pelaksanaan kebijakan tahun 2009 dan matriks "rencana"kebijakan tahun 2010. Dalam konteks dengan rencana penurunan beban bunga atas utang luar negeri, pemerintah dapat memanfaatkan potensi CCPL sebagai salah satu alternatif untuk menutup defisit anggaran dengan biaya yang lebih murah dan jangka waktu pengembalian panjang. Pemerintah juga dapat memanfaatkan CCPL untuk menutup utang luar negeri yang berbunga tinggi, sehingga diharapkan dapat menurunkan beban bunga, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi beban APBN.

Nama : Dina Eldiana
NPM : 22210059
Kelas : 1EB18
Tugas Softskill Perekonomian Indonesia minggu ke-12

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun,dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional .
• pemerintah harus melakukan pemerataan kesejahteraan sosial bagi kaum menengah kebawah juga,,karna semuanya itu diatur dalam undang-undang negara republik indonesia.
• menyediakan lapangan pekerjaan yang seluas luas nya untuk mereka yang belum mwmperoleh pekerjaan.
• mengatasi kesenjangan sosial di daerah-daerah.
• menangkap seluruh koruptor-koruptor yang mengambil uang rakyat tanpa pandang bulu,supaya masyarakat tidak tertipu terus menerus.
• tidak menyusahkkan rakyat kecil dengan kebijakan yang mengada ada...
• dlll,...
demikian peran pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat ini,agar semua teratasi pemerintah harus melakukan secara intens.supaya kondisi ekonomi indonesia tetap stabil atau bahkan meningkat.
Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat belakangan ini ditambah kenaikan harga-harga komoditas penting, termasuk bahan pangan dan minyak bumi, tampaknya akan mengarah kepada terjadinya resesi ekonomi global.

Kondisi ini akan semakin menyulitkan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia yang masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2007 mencapai 37,2 juta jiwa atau sekirq 16,6% dari seluruh penduduk.

Ini bukan suatu jumlah yang sedikit. Dari jumlah ini, 13,6 juta orang berada di wilayah perkotaan (atau 12,5% dari total penduduk perkotaan) dan 23,6 juta berada di wilayah pedesaan (atau sekitar 20,4% total penduduk pedesaan). Masalah kemiskinan tersebut diperparah lagi dengan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok dalam beberapa bulan terakhir. Harga beras, kacang kedelai, susu, dan minyak goreng naik.

Angka inflasi bulan Januari dan Februari 2008 sebesar 1,77% dan 0,65% yang mana sekitar separuhnya disumbang oleh kenaikan harga bahan makanan. Minyak tanah yang merupakan bahan bakar utama bagi rakyat kecil untuk memasak pun semakin langka. Kalaupun ada, harganya kerap sudah membubung tinggi.


Kondisi-kondisi ini menyebabkan masyarakat miskin dan masyarakat berpendapatan tetap dan rendah semakin terimpit persoalan-persoalan ekonomi yang membuat mereka semakin tidak berdaya dan akhirnya mengambil jalan pintas. Fakta menyedihkan tersebut tecermin dari berita baru-baru ini dari Makassar yang menyatakan bahwa seorang ibu yang sedang hamil tujuh bulan beserta bayinya meninggal dunia akibat kelaparan setelah tidak makan selama tiga hari.


Salah satu stasiun televisi Tanah Air belum lama ini juga menayangkan laporan tentang beberapa anak yang mengalami busung lapar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Meski fenomena ini mungkin pernah terjadi sebelumnya, paling tidak peristiwa-peristiwa ini sekali lagi membuka mata kita lebar-lebar bahwa kemiskinan bukan hanya data di atas kertas, tetapi sudah merupakan fakta yang mengkhawatirkan.

Memang permasalahan ekonomi yang mendera masyarakat Indonesia tidak semata berasal dari persoalan ekonomi dalam negeri. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang sudah melebihi USD109 per barel membuat ruang gerak fiskal pemerintah semakin terbatas karena beban subsidi melonjak sehingga penghematan harus dilakukan di sana-sini, termasuk untuk urusan-urusan yang menyangkut kesejahteraan rakyat.

Penyebab lainnya adalah kenaikan harga-harga komoditas pangan pokok yang disebabkan tingginya permintaan dunia dan gagal panen akibat perubahan iklim global yang tidak kondusif. Tingginya permintaan beberapa komoditas pangan seperti minyak sawit (crude palm oil/CPO) juga tidak terlepas dari upaya untuk mendapatkan energi alternatif menyusul tingginya harga minyak mentah dunia.

Kebijakan ke Depan

Berbagai kebijakan pengendalian harga komoditas pangan telah dilakukan pemerintah, tetapi saat ini masih belum efektif. Misalnya, dalam upaya mengatasi meningkatnya harga minyak goreng, sejak 1 Februari lalu pemerintah telah memberlakukan penangguhan pajak pertambahan nilai (PPN) minyak goreng.

Sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan pungutan ekspor CPO untuk mengurangi insentif melakukan ekspor yang berlebihan agar menambah pasokan di dalam negeri karena kebutuhan domestik sebenarnya hanya 15-20% dari total produksi CPO nasional. Tetapi harga minyak goreng masih sangat tinggi. Selain kebijakan tersebut, pemerintah juga telah beberapa kali melakukan operasi pasar langsung untuk masyarakat miskin atas komoditas-komoditas pangan seperti minyak goreng dan beras,namun sering kurang tepat sasaran.

Mengingat ancaman resesi global di depan mata dan melihat kurang efektifnya kebijakan pemerintah di bidang harga tersebut, program-program semacam jaring pengaman sosial (JPS) bagi kaum miskin harus segera dijalankan secara terkoordinasi di antara instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah.JPS lebih diarahkan pada pemberian kailnya, bukan ikannya.

Pemberian ikan kepada si miskin, seperti bantuan langsung tunai (BLT), tidak akan mendidik rakyat karena akan membuat rakyat malas. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat mengurangi produktivitas. Sebab itu, kebijakan yang dilakukan adalah memberikan kail berupa kebijakan meningkatkan akses pekerjaan dan permodalan kepada si miskin.

Misalnya, proyek padat karya yang memberdayakan si miskin dan menciptakan bank khusus untuk si miskin ala Grameen Bank seperti di Bangladesh. Kebijakan lain yang tidak kalah penting, pemerintah perlu membuat perencanaan anggaran negara yang pro kepada rakyat miskin (pro-poor budget) dengan menetapkan prioritas dan alokasi anggaran yang khusus digunakan untuk peningkatan kualitas kesejahteraan kaum miskin.

Termasuk di dalamnya anggaran untuk program-program pemberdayaan kaum miskin dan memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Sudah saatnya kita tidak lagi berpolemik soal angka kemiskinan karena fakta tragis sudah ada di depan mata kita semua. Tindakan ekstracepat harus dilakukan pemerintah selaku pemegang amanat rakyat untuk, paling tidak, mampu mencegah terulangnya kejadian-kejadian kelaparan, bahkan kematian, sebagai dampak dari kemiskinan.

Setiap anggota masyarakat hendaknya juga peduli dengan lingkungan sekitar agar dapat membantu upaya-upaya pemerintah mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan ini. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan sama sekali tidak terkait dengan kebijakan Bank Indonesia.

Nama : Dina Eldiana
NPM : 22210059
Kelas : 1EB18
Tugas Softskill Perekonomian Indonesia minggu ke-9

Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi, yaitu sebesar 44,5 persen pada tahun 2006 (BPS). Namun demikian, kontribusi sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 13,3 persen. Dengan tidak seimbangnya kontribusi PDB dan jumlah tenaga kerja yang diserap, maka tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian adalah yang terendah. Bandingkan dengan sektor industri yang menyumbang 28,9 persen terhadap PDB nasional, namun hanya menyerap tenaga kerja sebesar 12,1 persen. Sebagai akibatnya, kesejahteraan rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian akan lebih rendah dibanding yang bekerja di sektor industry. Berbagai pertanyaan dapat dilontarkan : Pertama, apakah sektor industri yang menyerap tenaga kerja terlalu sedikit sehingga secara residual tenaga kerja menetap di pertanian, sehingga atau sektor pertanian yang menyerap terlalu banyak dari yang dibutuhkan? Dengan kata lain, tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian merupakan prestasi atau sekedar sebagai penampung karena masuknya tenaga kerja ke sektor pertanian tidak memiliki kriteria atau standar minimum sebagaimana di industry. Kedua, Siapa sebetulnya pelaku yang menyumbang kontribusi sedemikian besarnya pada perekonomian nasional. Mereka adalah 24 juta rumah tangga petani, dari total 52 juta rumah tangga di seluruh Indonesia. Mereka adalah 40 juta pekerja di antara 90 juta pekerja di seluruh Indonesia. Yang kita tahu, mayoritas dari mereka berlahan sempit dengan rata-rata 0,3 ha. Mereka hanyalah penggarap dari lahan-lahan pertanian yang yang sudah dimiliki orang-orang kota. Tanpa mengetahui dengan baik karakteristik dan siapa mereka segala subsidi dan dukungan di sektor pertanian tidak dapat mereka nikmati. Padahal segala subsidi dan dukungan disediakan untuk mengangkat kesejahteraan mereka. Terlepas permasalahan di atas, rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi tenaga kerja, dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usahatani. Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas lahan sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas. Kurangnya dukungan terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani. Padahal, apabila produktivitas tenaga kerja pertanian tersebut dapat ditingkatkan maka kontribusi terhadap PDB Nasional juga dapat meningkat, dan kesejahteraan sekitar 24 juta rumah tangga petani di Indonesia akan meningkat pula. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Tenaga Kerja Pertanian ini diperoleh dari BPS, Departemen Pertanian, dan Bappenas serta sumber lainnya yang relevan.

Nama : Dina Eldiana
NPM : 22210059
Kelas : 1EB18
Tugas softskill perekonomian Indonesia minggu ke 5 & 6


1. Permasalahan Pokok.

Masalah pokok Negara berkembang Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan


Kebijakan dan perencanaan pembangunan Orde Baru adalah pembangunan dipusatkan di Jawa (khususnya diJakarta) dengan harapan akan terjadi “Trickle Down Effect” dengan orientasi pada pertumbuhan yang tinggi.


2. Strategi Pembangunan.

Pada awal pemerintah orde baru percaya bahwa proses pembangunan ekonomi akan menghasilkan Trikle down effect Hasil pembangunan akan menetes ke sector-sektor lain dan wialayah Indonesia lainnya.

Fokus pembangunan ekonomi pemerintah Mencapai laju pertumbuhan ekonomi yg tinggi dalam waktu yang singkat melalui pembangunan pada:

a. Wilayah yang memiliki fasilitas yang relative lengkap (pelabuhan, telekomunikasi, kereta api, kompleks industri, dll) yakni di P. Jawa khsususnya Jawa Barat.
b. Sektor-sektor tertentu yang memberikan nilai tambah yang tinggi.

3. Hasil strategi pembangunan Kurang efektif.

a. 1980 – 1990 Laju pertumbuhan ekonomi (PDB) tinggi
b. Kesenjangan semakin besar (jumlah orang miskin semakin banyak)

4. Perubahan strategi pembangunan

Berdasarkan hasil pembangunan tsb, mulai PELITA 3 pemerintah merubah tujuannya menjadi mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi a. Konsentrasi pembangunan diseluruh Indonesia
b. Pembangunan untuk seluruh sektor pengembangan sektor
pertanian melalui berbegai program seperti transmigrasi, industri
padat karya, industri rumah tangga

Konsep dan Difinisi.

Pengukuran Kemiskinan

a. Kemiskinan relatif
Konsep yg mengacu pada garis kemiskinan yakni ukuran kesenjangan dalam
distribusi pendapatan. Kemiskinan relatif proporsi dari tingkat pendapatan
rata-rata.

b. Kemiskinan absolute (ekstrim)  Konsep yg tidak mengacu pada garus kemiskinan yakni derajad kemiskinan dibawah dimana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi.

Pertumbuhan, Kesenjangan dan Kemiskinan.

Data 1970 – 1980 menunjukkan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi.
Semakin tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan sikaya dengan simiskin.

Penelitian di Asia Tenggara oleh Ahuja, dkk (1997) menyimpulkan bahwa selama periode 1970an dan 198an ketimpangan distribusi pendapatan mulai menurun dan stabil, tapi sejak awal 1990an ketimpangan meningkat kembali di LDC’s dan DC’s seperti Indonesia, Thaliland, Inggris dan Swedia.

Janti (1997) menyimpulkan  semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan kebijakan publik. Perubahan pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besar saham pendapatan istri dalam jumlah pendapatan keluarga.

Hipotesis Kuznets ada korelasi positif atau negatif yang panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan.

Dengan data cross sectional (antara negara) dan time series, Simon Kuznets menemnukan bahwa relasi kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik.

Tingkat Kesenjangan









Periode
Tingkat Pendapatan Per Kapita

Hasil ini menginterpretasikan: Evolusi distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan (ekonomi industri)  Pada awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan naik sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi dan akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun karena sektor industri di kota sudah menyerap tenaga kerja dari desa atau produksi atau penciptaan pendapatan dari pertanian lebih kecil.

Banyak studi untuk menguji hipotesis Kuznets dengan hasil:
a. Sebagian besar mendukung hipotesis tersebut, tapi sebagian lain menolak
b. Hubungan positif pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan hanya dalam jangka panjang dan ada di DC’s
c. Kurva bagian kesenjangan (kiri) lebih tidak stabil daripada porsi kesenjangan menurun sebelah kanan.

Deininger dan Squire (1995) dengan data deret waktu mengenai indeks Gini dari 486 observasi dari 45 LDC’s dan DC’s (tahun 1947-1993) menunjukkan indeks Gini berkorelasi positif antara tahun 1970an dengan tahun 1980an dan 1990an.

Anand dan Kanbur (1993) mengkritik hasil studi Ahluwalia (1976) yang mendukung hipotesis Kuznets. Keduanya menolak hipotesis Kuznets dan menyatakan bahwa distribusi pendapatan tidak dapat dibandingkan antar Negara, karena konsep pendapatan, unit populasi dan cakupan survey berbeda.

Ravallion dan Datt (1996) menggunakan data India:
 proxy dari pendapatan perkapita dengan melogaritma jumlah produk domestik (dalam nilai riil) per orang (1951=0)
 proxy tingkat kesenjangan adalah indeks Gini dari konsumsi perorang (%)
Hasilnya menunjukkan tahun 1950an-1990an rata-rata pendapatan perkapita meningkat dan tren perkembangan tingkat kesenjangan menurun (negative).

Ranis, dkk (1977) untuk China menunjukkan korelasi negative antara pendapatan dan kesenjangan.

Hubungan Pertumbuhan dan Kemiskinan.


Hipotesis Kuznets: Pada tahap awal pembangunan tingkat kemiskinan meningkat dan pada tahap akhir pembangunan tingkat kemiskinan menurun.

Faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan:
a) Pertumbuhan
b) Tingkat pendidikan
c) Struktur ekonomi

Wodon (1999) menjelaskan hubungan pertumbuhan output dengan kemiskinan diekspresikan dalam:

Log Gkt = α + βLog Wkt + αt + ∑kt

Dimana:
• Gkt : Indeks gini untuk wilayah k pada periode t
• Wkt : Rata-rata konsumsi/pendapatan riil (rasio kesejahteraan) diwilayah k pada periode t
• αt : Efek lokasi yang tetap
• ∑kt : Term kesalahan

Dalam persamaan tersebut, elastisitas ketidakmerataan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan merupakan komponen kunci dari perbedaan antara efek bruto (ketimpangan konstan) dan efek neto (efek dari perubahan ketimpangan) dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan.

• g : efek bruto (ketimpangan konstan)
• l : efek neto (efek dari perubahan ketimpangan)
• b : elatisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan
• d : elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan




maka,
Λ = γ + βδ
Elatisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan dan elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan diperoleh dengan persamaan:


Log Pkt = w + Log Wkt + Log Gkt + wk + vkt
Dimana:

• Pkt : Kemiskinan diwilayah k pada periode t
• Gkt : Indeks gini untuk wilayah k pada periode t
• Wkt : Rata-rata konsumsi/pendapatan riil (rasio kesejahteraan)
diwilayah k pada periode t
• Wk : efek-efek yang tetap
• vkt :term kesalahan

Studi empiris di LDC’s menunjukkan ada korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Studi lain menunjukkan bahwa kemiskinan berkorelasi dengan pertumbuhan output (PDB) atau Pendapatan nasional baik secara agregat maupun disektor-sektor ekonomi secara individu.

a) Ravallion dan Datt (1996) dengan data dari India menemukan bahwa pertumbuhan output disektor-sektor primer khususnya pertanian jauh lebih efektif terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan dengan sector sekunder.
b) Kakwani (2001) untuk data dari philipiana menunjukkan hasil yang sama dengan Ravallion dan Datt. Peningkatan output sektor pertanian 1% mengurangi jumlah kemiskinan 1% lebih sedikit. Peningkatan output sektor industri 1% mengurangi jumlah kemiskinan 0,25 saja.
c) Mellor (2000) menjelaskan ada tendensi partumbuhan ekonomi (terutama pertanian) mengurangi kemiskinan baik secara mangsung maupun tidak langsung.
d) Hasan dan Quibria (2002) menyatakan ada hubungan antara pertumbuhan dengan kemiskinan
e) ADB (1997) untuk NIC’s Asia Tenggara (Taiwan, Korsel, dan Singapura) menunjukkan pertumbuhan output di sector industri manufaktur berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan
f) Dolar dan Kraay (2000) menunjukkan elastisitas pertumbuhan PDB (pendapatan) perkapita dari kelompok miskin adalah 1% (pertumbuhan rata-rata 1% meningkatkan pendapatan masyarakat miskin 1%).
g) Timmer (1997) menyimpulkan bahwa elastisitas pertumbuhan PDB (pendapatan) perkapita dari kelompok miskin adalah 8% artinya kurang dari proporsional keuntungan bagi kelompok miskin dari pertumbuhan ekonomi

Untuk mengukur pengaruh pertumbuhan sektoral terhadap tingkat kemiskinan digunakan:

Ln P= a + b1 Ln Y1 + b2 Ln Y2 + b3 Ln Y3 + u + R

Dimana:
P : Fraksi dari jumlah populasi dengan pengeluaran konsumsi dibawah pengeluaran minimum yang telah ditetapkan sebelumnya (garis kemiskinan)
Y : Tingkat output per kapita untuk sector pertanian, inustri pengolahan, dan jasa
u dan R:term kesalahan

Ada korelasi yang negative antara tingkat pendapatan dan kemiskinan (semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, semakin rendah tingkat kemiskinan). Nilai koefisien korelasi untuk 4 wilayah.

Asia Timur Amerika Latin Asia Selatan Afrika Sub-Sahara
INC -0,03
(-0,03) 0,26
(1,79) 0,31
(3,31) 0,17
(1,72)
LnY -1,60
(-9,36) -1,13
(-6,11) -0,82
(-10,12) -0,71
(-4,53)
Adj. R2 0,84 0,68 0,83 0,93
Observasi 70 107 67 48

Hasil penelitian per sector:

Asia Timur Amerika Latin Asia Selatan Afrika Sub-Sahara
INC 0,05
(0,6) 0,3
(2,32) 0,36
(3,95) 0,08
(0,78)
LnYpertanian 0,40
(0,66) -0,33
(-1,47) -1,17
(-4,29) -0,32
(-3,05)
LnYindustri -1,31
(-4,28) 0,28
(1,21) -0,03
(-0,2) -0,03
(-0,31)
LnYjasa 0,02
(0,08) -1,21
(-4,88) -0,22
(-1,3) -0,16
(-1,55)
Adj. R2 0,84 0,71 0,87 0,93
Observasi 70 107 67 48

Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan.

Cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan dengan:

1. Pendekatan Asiomatic mencakup:

a) The Generalied Entropy (GE)

GE( ) = (1/(α2-α)
n=jumlah individu/orang dalam sampel
yi=pendapatan individu (i=1,2,…n)
= (1/n) adalah ukuran rata-rata pendapatan
Nilai GE terletak 0 sampai ∞. Nilai GE 0 berarti distribusi pendapatan merata dan GE bernilai 4 berarti kesenjangan yang sangat besar.
α = mengukur besarnya perbedaan antara pendapatan dari kelompok yang berbeda didalam distribusi tersebut dan mempunyai nilai riil

b) Ukuran Atkinson

A = 1 -

ϵ=parameter ketimpangan, 0<ϵ<1, semakin tinggi nilai ϵ, semakin tidak seimbang pembagian pendapatan. Nilai α dari 0 sampai 1. Nilai 0 berarti tidak ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan c) Koefisien Gini Gini = (1/2n2- Nilai koefisien Gini dari 0 sampai 1. Nilai 0 berarti kemerataan sempurna dan nilai 1 berarti ketidakmerataan sempurna (satu orang/kelompok orang disuatu Negara menikmati semua pendapatan Negara). Ide dasar perhitngan koefisien Gini adalah Kurva Lorenz Kurva Lorenz menggambarkan distribusi komulatif pendapatan nasional diberbagai lapisan penduduk. Sumbu vertical  presentase komulatif pendapatan nasional & Sumbu horizontal  persentase komulatif penduduk.  a. Semakin dekat dg diagonal, 100 semakin merata pendapatan 80  b. Semakin jauh dg diagonal semakin tidak merata pendapatan 60 50 40 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Indeks/Rasio Gini merupakan koefisien yang berkisar 0 sampai 1, yang menjelaskan kadar ketimpangan distribusi pendapatan nasional.  Semakin kecil angka ini, semakin merata distribusi pendapatan  Semakin besar angka ini, semakin tidak merata distribusi pendapatan Angka Gini ini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz. Semakin kecil angka ini ditunjukkan kurva lorenz yang mendekati diagonal yang berarti kecil luas area dan sebaliknya. n G = 1 - ∑ ( X t+1 – Xi ) ( Yi + Y t+1) 1 n G = 1 - ∑ fi (Yi + Y t+1) 1 G = Rasio Gini fi = Proporsi Jumlah Rumah Tangga dalam kelas t Xi = Proporsi Jumlah Komulatif Rumah Tangga dalam kelas t Yi = Proporsi Jumlah Komulatif Pendapatan dalam kelas t 2. Kriteria Bank Dunia. Bank dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan berdasarkan tiga lapisan:  40 % penduduk berpendapatan terendah Penduduk termiskin  40 % penduduk berpendapatan menengah  20 % penduduk berpendapatan tinggi KLASIFIKASI DISTRIBUSI PENDAPATAN Ketimpangan Parah 40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati < 12 % pendapatan nasional Ketimpangan Sedang 40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 - 17 % pendapatan nasional Ketimpangan Lunak (Distribusi Merata) 40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati > 17 % pendapatan nasional
Pertengahan tahun 1997 Pendapatan per kapita Indonesia $ US 1,000 dengan 10 % penduduk saja yang menikmati 90% pendapatan nasional dan 90 % penduduk yang menikmati 10% pendapatan nasional berarti pemerataan pendapatan pendapatan masih kurang.

Perbandingan Indonesia dengan Swiss











Indonesia Swiss
Rasio Angka Gini.
Tahun Kota Desa Nasional
1965 0,34 0,35 0,35
1970 0,33 0,34 0,35
1976 0,35 0,31 0,34
1978 0,38 0,34 0,40
1980 0,36 0,31 0,34
1981 0,33 0,29 0,33
1984 0,32 0,28 0,33
1986 0,32 0,27 0,33
1987 0,32 0,26 0,32
1990 0,34 0,25 0,32
1993 0,33 0,26 0,34
1994 0,34 0,26 0,34
1995 0,35 0,27 0,35
1996 0,35 0,27 0,36
1997 0,35 0,26 0,37

 Tahun 1065 – 1970 laju rata-rata pertahun PDB 2,7 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,35
 1971 – 1980 laju rata-rata pertahun PDB 6 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,4
 Tahun 1065 – 1970 laju rata-rata pertahunPDB 2,7 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,35
 1981 – 1990 laju rata-rata pertahun PDB 5,4 % dengan angka Gini rat-rata per per tahun 0,3





Foster (1984) memperkenalkan 3 indkator untuk mengukur kemiskinan:
a) The incidence of poverty (rasio H) yaitu % dari populasi yang hidup adlam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan
b) The depth of poverty yaitu menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Poverty Gap Index / indeks jarak kemiskinan (IJK) yaitu mengestimasi jarak pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai proporsi dari garis tersebut.

Pa = (1/n) a untuk semua yi 1.
= perbedaan antara garis kemiskinan (z) dan tingkat pendapatan dari kelompok ke I keluarga miskin (yi) dalam bentuk % dari garis kemiskinan.
a= % eksponen dari besarnya pendapatan yang tekor dan jika dijumlahkan dari semua orang miskin dan dibagi dengan jumlah populasi, maka akan menghasilkan indeks Pa.

c) The severity of poverty/Distributionally Sensitive Index yaitu mengukur tingkat keparahan kemiskinan dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK) atau mengetahui intensitas kemiskinan.
Peneliti lain memasukkan 2 faktor lain yakni rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin dan besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar orang miskin. Semakin rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin, semakin besar gap pendapatan antar orang miskin sehingga kemiskinan bertambah besar. Dengan memasukkan 2 faktor tersebut, maka muncul Indeks Kemiskinan Sen:

S = H [I + (1-I)Gini]

I adalah jumlah rata-rata difisit pendapatan dari orang miskin sebagai % dari garis kemiskinan.
Koefisien Gini mengukur ketimpangan antar orang miskin.
Jika salah satu factor ini naik, maka kemiskinan meningkat.

Perubahan pola distribusi pendapatan dipedesaan disebabkan oleh:
a) Urbanisasi jaman ordebaru sangat pesat
b) Struktur pasar dan besar distorsi yang berbeda antara kota dan desa. Desa memiliki jumlah sektor, output per sektor, dan pendapatan perkapita lebih kecil daripada kota.
c) Dampak positif pembangunan nasional yang berbentuk: (a) berbagai kegiatan ekonomi di desa (perdagangan, industry dan jasa); (b) Produksitivitas dan pendapatan TK pertanian dan penggunaan teknologi pertanian meningkat; dan (c) pemanfaatan SDA yang lebih baik di desa.


Perubahan tingkat upah (W) di desa dan kota dalam rupiah per bulan.
Tahun Kota Desa Rasio D/K
1986 Rp 88.073 Rp 59.237 67
1990 115.835 66.395 57
1997 288,498 186.753 65


Bukti empiris hipotesis U terbalik di Indonesia tahun 1960an sampai 1990an.























Distribusi dari 1,2 milyar penduduk miskin di dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari US1 per hari tahun 1998.

Europe and central Asia 2%
Middle East and North Africa 0.50%
South Asia 43.50%
Latin America and The Caribbean 6.50%
East Asia and Pasific 23.20%
Africa -SubSaharan 24.30%




Sumber: World Bank

Perubahan tingkat kemiskinan dan GDP per kapita di Asia.

Negara Kemiskinan Perubahan Tahunan
Tahun % Tahun % Kemiskinan per kapita PDB Riil
Bangladesh 1992 58,8 1996 53,1 -2,5 3,1
Cina 1994 8,4 1996 6 -15,5 10,5
India 1992 40,9 1994 35 -7,5 3,3
Indonesia 1990 15,1 1996 15,7 0,6 6,2
Korsel 1994 16,4 1995 12,3 -25 7,3
Malaysia 1995 9,6 1997 6,8 -15,8 4,2
Pakistan 1993 22,4 1997 31 8,5 1,5
Philipina 1994 40,6 1997 36,8 -3,2 2,6
Taiwan 1996 0,5 1997 0,5 0 5,3
Thailand 1994 16,3 1996 11,4 -16,4 7,7
Vietnam 1996 19,2 1997 17,7 -8 7,4


Kebijakan Anti kemiskinan.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan dan penurunan kemiskinan disajikan dan gambar berikut ini.









Kebijakan lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP, ILO, dsb.

World bank (1990) peprangan melawan kemiskinan melalui:
a) Pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya
b) Pengembangan SDM
c) Membuat jaringan pengaman social bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik social atau wilayah yang terisolasi

World bank (2000) memberikan resep baru dalam memerangi kemiskinan dengan 3 pilar:
a) Pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat local.
b) Keamanan yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makrodan jaringan pengaman yang lebih komprehensif
c) Kesempatan yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset tersebut.

ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan kemiskinan:
a) Pertumbuhan berkelanjutan yang prokemiskinan
b) Pengembangan social yang mencakup: pengembangan SDM, modal social, perbaikan status perempuan, dan perlindungan social
c) Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan
d) Factor tambahan:
• Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar
• Reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah

Strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan:
a) Jangka pendek yaitu membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan
b) Jangka menenga\h dan panjang mencakup:
• Pembangunan dan penguatan sector swasta
• Kerjasama regional
• Manajemen APBN dan administrasi
• Desentralisasi
• Pendidikan dan kesehatan
• Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
• Pembagian tanah pertanian yang merata

Nama : Dina Eldiana
NPM : 22210059
Kelas : 1EB18
Tulisan portofolio (mata kuliah Perekonomian Indonesia)

Dalam keluarga, orang tua selalu mengajar dan mendidik anak-anaknya agar kelak dalam kehidupannya mampu bertindak dan berperilaku atau bersosialisasi dalam masyarakat. Mereka harus mengikuti norma-norma dan nilai sosial yang berlaku. Orang tua mendidik anak-anaknya dengan norma-norma agama,kesopanan,adat istiadat dan norma-norma lainnya tentu memiliki tujuan. Tujuan mereka adalah agar anaknya kelak menjadi manusia berguna, manusia yang berbudi luhur dan mampu bersosialisasi dimasyarakat denga baik, untuk menempuh kehidupan di kemudian hari. Orang tua memasukkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan (sekolah) mulai dari tingakat dasar sampai tingkat lebih tinggi secara berjenjang.
Penyimpangan sosial yang terwujud dalam tindakan yang menyimpang, banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan dapat berupa lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Suatu keluarga yang tidak harmonis, akan berpengaruh terhadap perilaku anak-anaknya. Misalnya, orang tua yang sering bertengkar didepan anak-anaknya, menyebabkan anak menjadi kehilangan pegangan dan frustasi. Hal ini mendorong si anak terjerumus pada tindakan-tindakan yang menyimpang, seperti mabuk-mabukan, menggunakan narkoba, dan bentuk-bentuk tindakan negatif lainnya. Untuk itu dituntut kesadaran yang tinggi dari semua anggota keluarga, agar dapat menjaga anggota keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik di keluarga maupun di masyarakat.
Beberapa faktor yang menyebabkan sosialisasi dalam keluarga tidak berjalan dengan baik antara lain sebagi berikut :
1. Anak selalu dimanjakan orang tua, anak yang berbuat salh selalu di bela dan dianggap benar. Akibatnya, anak akan bertindak sesuka hatinya karena apapun yang di perbuat selalu di anggap benar.
2. Orang tua yang selalu sibuk sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak.
3. Kedua orang tua selalu bertengkar dan tidak pernah harmonis.
4. Perceraian antara ayah dan ibu sehingga anak-anak menjadi bingung dan tertekan.
5. Orang tua yang terlalu keras dan mengekang anak. Anak tidak memiliki kebebasan sama sekali, semua diatur orang tua tanpa sedikitpun di beri kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat atau keinginannya.
6. Perilaku orang tua yang menjadi panutan dalam keluarga tidak mencerminkan contoh yang baik.